Peran Peraturan Hukum Laut dalam Pembangunan Kelautan Indonesia

Peran Peraturan Hukum Laut dalam Pembangunan Kelautan Indonesia

Pembangunan kelautan merupakan salah satu prioritas utama Indonesia dalam mengelola sumber daya laut yang melimpah. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran peraturan hukum laut sangat penting dalam memberikan arahan dan perlindungan terhadap keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, peraturan hukum laut menjadi landasan utama dalam pembangunan kelautan Indonesia. “Peraturan hukum laut tidak hanya menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya kelautan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi lingkungan laut dan memastikan keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.

Salah satu peraturan hukum laut yang penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan lingkungan laut, serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.

Profesor Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menekankan pentingnya peran peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia. Menurutnya, keberadaan peraturan hukum laut yang jelas dan berkelanjutan akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Dalam konteks pembangunan kelautan Indonesia, peraturan hukum laut tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan, penanggulangan pencemaran laut, serta perlindungan terhadap ekosistem karang, diharapkan pembangunan kelautan Indonesia dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi seluruh stakeholders yang terlibat.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Oleh karena itu, peran peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia tidak boleh diabaikan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait, diharapkan pembangunan kelautan Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan laut untuk generasi mendatang.