Menguak Kewenangan Bakamla dalam Menjaga Kedaulatan Maritim Indonesia

Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Bakamla memiliki kewenangan yang luas dalam menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia.

Salah satu tugas utama Bakamla adalah mengawasi dan mengamankan perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk dari aktivitas ilegal seperti pencurian ikan, penyelundupan barang, dan perompakan kapal. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, Bakamla terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kita harus mampu mengawasi perairan Indonesia dengan baik agar tidak ada lagi aktivitas ilegal yang merugikan negara kita. Bakamla siap untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional dan maksimal.”

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, dan Bea Cukai. Kerjasama lintas sektoral ini memungkinkan Bakamla untuk lebih efektif dalam menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan, Al Araf, “Kerjasama antarinstansi sangat penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dengan bekerja sama, kita dapat memaksimalkan potensi dan kewenangan Bakamla dalam menjaga keamanan laut.”

Menguak kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia adalah hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang peran dan tugas Bakamla, diharapkan masyarakat dapat turut mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga ini untuk menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia.