Upaya Pemberantasan Illegal Fishing melalui Penegakan Hukum di Laut

Upaya Pemberantasan Illegal Fishing melalui Penegakan Hukum di Laut

Illegal fishing atau pancingan ikan ilegal merupakan masalah serius yang terus mengancam keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia. Upaya Pemberantasan Illegal Fishing melalui Penegakan Hukum di Laut menjadi salah satu langkah yang harus diambil untuk melindungi kekayaan laut Indonesia.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, illegal fishing tidak hanya merugikan negara dalam hal keuangan, tetapi juga merusak ekosistem laut yang dapat berdampak negatif pada nelayan lokal. Oleh karena itu, penegakan hukum di laut perlu ditingkatkan untuk memberantas praktik illegal fishing.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga terkait dalam upaya pemberantasan illegal fishing di laut. “Kita harus bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga penegak hukum lainnya untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam memberantas illegal fishing,” ujar Susi.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik illegal fishing juga menjadi kunci dalam upaya pemberantasan tersebut. “Masyarakat pesisir dan nelayan harus menjadi mata dan telinga bagi penegak hukum dalam melawan illegal fishing,” tambah Susi.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, penegakan hukum di laut harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Kita tidak boleh memberi toleransi pada pelaku illegal fishing, mereka harus ditindak dengan hukuman yang setimpal agar menjadi efek jera bagi pelaku lainnya,” ungkap Agus.

Dengan adanya upaya pemberantasan illegal fishing melalui penegakan hukum di laut yang bersifat kolaboratif dan konsisten, diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal tersebut dan melindungi keberlangsungan sumber daya laut Indonesia untuk generasi mendatang. Semua pihak harus bersatu dalam melawan illegal fishing demi keberlanjutan laut Indonesia.